Skip to content

Revitalisasi Posyandu

Januari 23, 2012

Revitalisasi adalah upaya untuk menghidupkan kembali kawasan mati, yang pada masa silam pernah hidup, atau mengendalikan, dan mengembangkan kawasan untuk menemukan kembali potensi yang dimiliki atau pernah dimiliki atau seharusnya dimiliki oleh sebuah kota, baik dari segi sosio-kultural, sosial ekonomi, segi fisik alam lingkungan, sehingga diharapkan dapat peningkatan kualitas hidup dari penghuninya (Nilawati, 2008).

Dengan terjadinya krisis yang berkepanjangan, berdampak pula terhadap menurunnya kegiatan posyandu, untuk itu diperlukan upaya revitalisasi posyandu. Program revitalisasi posyandu mempunyai tujuan agar terjadi peningkatan fungsi dan kinerja posyandu, dengan kegiatan utama adalah; 1) pelatihan, untuk meningkatkan kemampuan dan kualitas kader; 2) pelayanan, mencakup pelayanan lima program prioritas yang merupakan paket minimal dengan sasaran khusus balita dan ibu hamil serta menyusui dan; 3) penggerakan masyarakat. Upaya tersebut telah diawali melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi, pelatihan dan lokakarya revitalisasi posyandu sepanjang tahun 1999-2000 (Ridwan dkk, 2007).

Pedoman revitalisasi posyandu ditujukan bagi pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam upaya penyelenggaraan revitalisasi posyandu yang meliputi masyarakat, petugas, kader, Pembina posyandu, pengelola posyandu, tokok masyarakat, tokoh adat, seluruh lintas sektor pemerintah, dan pihak terkait mencakup swasta, dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan organisasi non pemerintah. Pedoman ini dapat memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan revitalisasi posyandu (Depdagri RI, 2001).

Tujuan umumnya yaitu meningkatkannya fungsi dan kinerja Posyandu agar dapat memenuhi kebutuhan tumbuh kembang anak sejak dalam kandungan,dan agar status gizi maupun derajat kesehatan ibu dan anak dapat dipertahankan dan atau ditingkatkan. Sedangkan tujuan khususnya: (Depdagri RI, 2001).

  1. Meningkatkan kualitas kemampuan dan ketrampilan kader Posyandu.
  2. Meningkatkan pengelolaan dalam pelayanan Posyandu.
  3. Meningkatkan pemenuhan kelengkapan sarana, alat, dan obat di Posyandu.
  4. Meningkatkan kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesinambungan kegiatan Posyandu.
  5. Meningkatkan fungsi pendampingan dan kualitas pembinaan Posyandu.

 

Sasaran dan Prinsip Pelaksanaan Revitalisasi Posyandu

Posyandu yang tidak berfungsi, posyandu yang tidak memiliki bangunan, posyandu yang terbatas cakupan, jenis, waktu dan tenaga pelayananya, posyandu yang tidak dilengkapi alat-alat bantu pelayanan kesehatan dasar dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan masyarakat desa, posyandu yang tidak mendapat partisipasi atau peran serta masyarakat (Nilawati, 2008). Sasaran kegiatan Revitalisasi Posyandu ini pada dasarnya meliputi seluruh Posyandu dengan prioritas utama pada Posyandu Pratama dan Madya sesuai dengan kebutuhan (Depdagri RI, 2001).

Prinsip pelaksanaan revitalisasi, bahwa hakekat dilaksanakannya Revitalisasi Posyandu adalah sebagai upaya pemenuhan kebutuhan kesehatan dasar dan peningkatan status gizi masyarakat, yang secara umum terpuruk sebagai akibat langsung maupun tidak langsung adanya krisis multi dimensi di Indonesia. Oleh karena itu untuk meningkatkan kemampuan setiap keluarga dalam memaksimalkan potensi pengembangan kualitas sumber daya manusia, diperlukan upaya Revitalisasi Posyandu sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat yang langsung dapat dimanfaatkan untuk melayani pemenuhan kebutuhan dasar pengembangan kualitas manusia dini, sekaligus merupakan salah satu komponen perwujudan kesejahteraan keluarga. Untuk melaksanakan Revitalisasi Posyandu perlu dihimpun seluruh kegiatan masyarakat agar berperan serta secara aktif sesuai dengan kemampuannya, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pembina dilingkungannya masing-masing, sehingga cakupan sasaran kelompok masyarakat yang membutuhkan pelayanan Posyandu pada hari buka dan kunjungan rumah dapat mencapai hasil yang setinggi-tingginya. Dengan prinsip pelaksanaan revitalisasi adalah: (Depdagri RI, 2001).

  1. Partisipasi; Revitalisasi posyandu melibatkan peran serta seluruh komponen dalam masyarakat, pemerintah dan organisasi non pemerintah, LSM, swasta dan dunia usaha.
  2. Efesiensi (Hemat); Revitalisasi posyandu diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang tersedia dari masyarakat secara terorganisir dan ekonomis.
  3. Efektif (Berdaya guna dan berhasil guna); Revitalisasi posyandu diupayakan untuk dapat mencapai tujuan dan memberikan manfaat kepada seluruh komponen masyarakat.
  4. Transparan (Terang untuk dilihat); Revitalisasi posyandu merupakan proses yang bisa diketahui oleh semua pihak.
  5. Terbuka (Bisa dimasuki); Revitalisasi posyandu memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk berperan sepanjang memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan.
  6. Adil; Revitalisasi posyandu memberikan perlakuan yang sama kepada semua pihak yang mengambil bagian atau berperan.
  7. Dapat dipertanggungjawabkan; Dalam pelaksanaan kegiatan revitalisasi posyandu dana yang digunakan dapat dipertanggungjawabkan kepada seluruh komponen masyarakat dengan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya (Nilawati, 2008).

 

Strategi Revitalisasi Posyandu

Strategi yang perlu ditempuh dalam rangka mencapai tujuan Revitalisasi Posyandu, adalah : (Depdagri RI, 2001).

  1. Meningkatkan kemampuan pengetahuan dan ketrampilan teknis, serta dedikasi kader di Posyandu.
  2. Memperluas system Posyandu dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan di hari buka dan kunjungan rumah.
  3. Menciptakan iklim kondusif untuk pelayanan dengan pemenuhan sarana dan prasarana kerja Posyandu.
  4. Meningkatkan peran serta masyarakat dan kemitraan dalam penyelenggaran dan pembiayaan kegiatan Posyandu.
  5. Menyediakan system pilihan jenis dalam pelayanan (paket minimal dan tambahan) sesuai perkembangan kebutuhan masyarakat.
  6. Menggunakan azas kecukupan dan urgensi dalam penetapan sasaran pelayanan dengan perhatian khusus pada Baduta untuk mencapai cakupan keseluruhan.
  7. Memperkuat dukungan pembinaan dan pendampingan tehnis dari tenaga professional dan tokoh masyarakat, termasuk unsur LSM.

 

Pedoman Penyelenggaraan Revitalisasi Posyandu

Revitalisasi posyandu dapat dicapai dengan memenuhi standar yang telah ditetapkan sebagai berikut: (Nilawati, 2008).

  1. Prasarana, adanya tanah dan bangunan.
  2. Sarana, adanya ruangan, alat-alat kerja, tenaga, penyediaan tenaga dilakukan dengan mengacu pada tugas dan fungsi masing-masing yang ditetapkan yaitu: tenaga kesehatan puskesmas kader Pembina posyandu pengelola posyandu, dan petugas lainnya. Disamping yang tersebut diatas juga kegiatan sangat penting dalam optimalisasi revitalisasi posyandu seperti: kegiatan pelayanan pada hari buka dan hari tidak buka, hal ini merupakan kelanjutan kegiatan di dalam posyandu yaitu: program kegiatan kesehatan dan gizi seperti layanan kunjungan rumah, penggalangan partisipasi masyarakat, peningkatan kemampuan dan pembinaan posyandu, penerapan system kewaspadaan pangan dan gizi

Dalam melaksanakan strategi yang diterapkan perlu dilakukan kegiatan yang langsung maupun tidak langsung, sehingga dapat meningkatkan funsi dan kinerja posyandu yaitu: pelatihan-pelatihan kepada kader posyandu, meningkatkan jangkauan pelayanan kesehatan melalui kegiatan pelayanan pada hari buka posyandu dan kunjungan rumah, menigkatkan peran serta masyarakat dan membangun kemitraan, optimalisasi kegiatan posyandu, pelayanan menggunakan sistem kafetaria, memberikan perhatian khusus pada kelompok sasaran berdasarkan azas kecukupan (terutama pada Baduta), memperkuat dukungan pendampingan dan pembinaan oleh tenaga professonal dan tokoh masyarakat (Nilawati, 2008).

2.1.1.      Indikator Kemajuan Revitalisasi Posyandu

Kemajuan kegiatan Revitalisasi Posyandu dapat diukur dari aspek input/asupan, proses, luaran (output), dan dampak (out come) sebagai berikut: (Depdagri RI, 2001).

  1. Indikator Input : Jumlah Posyandu yang telah lengkap sarana dan obat-obatnya, jumlah kader yang telah dilatih dan aktif bekerja, jumlah kader yang mendapat akses untuk meningkatkan ekonominya, serta adanya dukungan pembiayaan dari masyarakat setempat, pemerintah dan lembaga donor untuk kegiatan Posyandu.
  2. Indikator Proses : Meningkatnya frekuensi pelatihan kader Posyandu, meningkatnya frekuensi pendampingan dan pembinaan Posyandu, meningkatnya jenis pelayanan yang dapat diberikan, meningkatnya partisipasi masyarakat untuk Posyandu, serta menguatnya kapasitas pemantauan pertumbuhan anak.
  3. Indikator Luaran : Meningkatkan cakupan bayi dan balita yang dilayani, pencapaian cakupan seluruh balita, meningkatnya cakupan ibu hamil dan ibu menyusui yang dilayani, serta meningkatnya cakupan kasus yang dipantau dalam kunjungan rumah.
  4. Indikator dampak (Outcome) : Meningkatnya status gizi balita, berkurangnya jumlah anak yang berat badannya tidak cukup naik, berkurangnya prevalensi penyakit anak (cacingan, diare, ISPA), berkurangnya prevalensi anemia ibu hamil dan ibu menyusui, mantapnya pola pemeliharaan anak secara baik di tingkat keluarga serta mantapnya kesinambungan Posyandu.

 

2.1.2.      Pengertian dan Intervensi Posyandu

Pelayanan kesehatan terpadu (yandu) adalah suatu bentuk keterpaduan pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di suatu wilayah kerja puskesmas. Tempat pelaksanaan pelayanan program terpadu di balai dusun, balai kelurahan, RW dan sebagainya disebut dengan Pos pelayanan terpadu (Posyandu). Pelayanan kesehatan yang dilaksanakan di posyandu adalah KIA (Kesehatan Ibu dan Anak), KB (Keluarga Berencana), P2M (Pemberantasan Penyakit Menular dengan Imunisasi dan penanggulangan diare), dan Gizi (penimbangan balita). Sasaran penduduk yandu adalah ibu hamil, ibu menyusui, pasangan usia subur (PUS), dan balita (Muninjaya, 2004).

Program yandu merupakan strategi jangka panjang untuk menurunkan angka kematian bayi (Infant Mortality Rate-IMR), angka kelahiran bayi (Birth Rate-BR), dan angka kematian ibu (Maternal Mortality Rate-MMR). Turunnya IMR, BR, dan MMR di suatu wilayah merupakan standar keberhasilan pelaksanaan program terpadu di wilayah tersebut. Untuk mempercepat penurunan IMR, BR, dan MMR tersebut, secara nasional diperlukan tumbuhnya peran serta masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan posyandu karena posyandu adalah milik masyarakat, dilaksanakan oleh masyarakat dan ditujukan untuk kepentingan masyarakat. Untuk mengembangkan peran serta masyarakat di posyandu dapat dilakukan dengan penerapan asas-asas manajemen kesehatan. Peningkatan peran serta masyarakat diukur dengan menggunakan analisis cakupan program yandu dibandingkan dengan target kegiatan masing-masing program tersebut (Muninjaya, 2004).

Posyandu adalah suatu wadah komunikasi alih teknologi dalam pelayanan kesehatan masyarakat dari Keluarga Berencana dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat dengan dukungan pelayanan serta pembinaan teknis dari petugas kesehatan dan keluarga. berencana yang mempunyai nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini. Yang dimaksud dengan nilai strategis untuk pengembangan sumber daya manusia sejak dini yaitu dalam peningkat mutu manusia masa yang akan datang dan akibat dari proses pertumbuhan dan perkembangan manusia ada 3 intervensi yaitu: (Sembiring, 2004).

  1. Pembinaan kelangsungan hidup anak (Child Survival) yang ditujukan untuk menjaga kelangsungan hidup anak sejak janin dalam kandungan ibu sampai usia balita.
  2. Pembinaan perkembangan anak (Child Development) yang ditujukan untuk membina tumbuh/kembang anak secara sempurna, baik fisik maupun mental sehingga siap menjadi tenaga kerja tangguh.
  3. Pembinaan kemampuan kerja (Employment) yang dimaksud untuk memberikan kesempatan berkarya dan berkreasi dalam pembangunan bangsa dan negara.

Intervensi 1 dan 2 dapat dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan sedikit bantuan dan pengarahan dari petugas penyelenggara dan pengembangan Posyandu merupakan strategi yang tepat untuk intervensi ini. Intervensi ke 3 perlu dipersiapkan dengan memperhatikan aspek-aspek Poleksesbud (Sembiring, 2004).

 

Pengorganisasian Posyandu

Sebagai unit yang memberi pelayanan langsung kepada masyarakat dan bersifat sebagai unit pelayanan kesehatan dasar masyarakat terutama ibu dan anak, maka organisasi Posyandu sesungguhnya bersifat organisasi fungsional yang dipimpin oleh seorang Pimpinan/Penanggungjawab dan dibantu oleh para pelaksana pelayanan yang terdiri dari kader Posyandu sebanyak 4-5 orang. Agar Posyandu dapat dikelola secara baik, perlu dukungan tenaga administrasi yang bertugas mengadministrasikan kegiatan Posyandu. emudian dari beberapa Posyandu yang ada di suatu wilayah (Kelurahan/Desa atau dengan sebutan lain) selayaknya dikelola oleh suatu unit/kelompok (nama lain) Pengelola Posyandu yang keanggotaannya dipilih dari kalangan masyarakat setempat. Unit Pengelola Posyandu ini dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari para anggota (Depdagri RI, 2001).

Bentuk susunan organisasi Unit Pengelola Posyandu di Desa, ditetapkan melalui kesepakatan dari para anggota Pengelola Posyandu. Tugas dan tanggung jawab masing-masing unsure pada setiap kepengurusan, juga disepakati dalam unit/kelompok Pengelola Posyandu bersama masyarakat setempat. Namun pada hakekatnya susunan kepengurusan itu sifatnya fleksibel, tergantung pada kondisi setempat. Dalam tatanan kehidupan bermasyarakat di desa, unit Pengelola Posyandu mempunyai kewajiban melaporkan keberadaannya kepada Kepala Desa/Lurah. Oleh karena itu, Kepala Desa/Lurah berkewajiban pula untuk membina keberadaan unit Pengelola Posyandu, karena kegiatan Posyandu yang dikelola oleh masyarakat itu pada dasarnya adalah untuk kepentingan pemajuan pengembangan kualitas sumber daya manusia (SDM) dini di daerahnya, yang berarti sebagai suatu asset di desa (Depdagri RI, 2001).

 

Tujuan Penyelenggaraan Posyandu

  1. Menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas).
  2. Membudayakan NKKBS (Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera).
  3. Meningkatkan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, serta kegiatan lainnya yang menunjang untuk tercapainya masyarakat sehat sejahtera.
  4. Berfungsi sebagai Wahana Gerakan Reproduksi Keluarga Sejahtera, Gerakan Ketahanan Keluarga dan Gerakan Ekonomi Keluarga Sejahtera (Sembiring, 2004).

 

Pelaksanaan Kegiatan Posyandu

Posyandu dilaksanakan sebulan sekali yang ditentukan oleh LKMD, Kader, Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan serta petugas kesehatan dari KB. Pada hari buka Posyandu dilakukan pelayanan masyarakat dengan sistem 5 (lima) meja yaitu :  Meja I : Pendaftaran, Meja II : Penimbangan, Meja III : Pengisian KMS, Meja IV : Penyuluhan perorangan berdasarkan KMS, dan Meja V : Pelayanan KB Kesehatan (Imunisasi, Pemberian vitamin A Dosis Tinggi berupa obat, tetes ke mulut tiap Februari dan Agustus, Pembagian pil atau kondom, Pengobatan ringan dan Kosultasi KB-Kesehatan).

Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh kader PKK sedangkan Meja V merupakan meja pelayanan paramedis (Jurim, Bindes, perawat dan petugas KB).

Sasaran Posyandu :  Bayi/Balita, Ibu hamil/ibu menyusui, dan WUS dan PUS.

Peserta Posyandu mendapat pelayanan meliputi :

  1. Kesehatan ibu dan anak : Pemberian pil tambah darah (ibu hamil), Pemberian vitamin A dosis tinggi ( bulan vitamin A pada bulan Februarii dan Agustus), PMT, Imunisasi, dan Penimbangan balita rutin perbulan sebagai pemantau kesehatan balita melalui pertambahan berat badan setiap bulan. Keberhasilan program terlihat melalui grafik pada kartu KMS setiap bulan.
  2. Keluarga berencana, pembagian Pil KB dan Kondom.
  3. Pemberian Oralit dan pengobatan.
  4. Penyuluhan kesehatan lingkungan dan penyuluhan pribadi sesuai permasalahan dilaksanakan oleh kader PKK melalui meja IV dengan materi dasar dari KMS alita dan ibu hamil. Keberhasilan Posyandu tergambar melalui cakupan SKDN.

S : Semua balita diwilayah kerja Posyandu.

K : Semua balita yang memiliki KMS.

D : Balita yang ditimbang.

N : Balita yang naik berat badannya.

Keberhasilan Posyandu berdasarkan :

1)  D   Baik/kurangnya peran serta masyarakat.

S

2)  N    Berhasil tidaknyaProgram posyandu

D

Petugas pada Meja I s/d IV dilaksanakan oleh Kader PKK sedangkan meja V merupakan meja pelayanan para medis (Jurim, Bindes, Perawat clan Petugas KB).

Dana pelaksanaan Posyandu berasal dari swadaya masyarakat melalui gotong royong dengan kegiatan jimpitan beras dan hasil potensi desa lainnya serta sumbangan dari donatur yang tidak mengikat yang dihimpunan melalui kegiatan Dana Sehat (Sembiring, 2004).

by: Fadli Syahputra, SKM

From → Uncategorized

Tinggalkan sebuah Komentar

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: